Pra Peradilan vs Hakim Komisaris

Pra Peradilan vs Hakim Komisaris

Pra Peradilan vs Hakim Komisaris

Pra Peradilan vs Hakim Komisaris

 

Setiap orang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana wajib

dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh suatu putusan pengadilan melalui sidang peradilan yang terbuka, bebas dan tidak memihak (asas praduga tidak bersalah), dengan kata lain, sebelum jatuh putusan, tersangka/terdakwa harus tetap dijunjung
dan dilindungi hak asasinya, termasuk harus dipenuhi syarat-syarat formil dan materiil seorang tersangka/terdakwa dalam proses penangkapan dan penahanan.

 

Herziene Indische Reglement (HIR)

tidak mengatur tentang pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan. Pada jaman dulu hanya ada pengawasan oleh hakim, yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim. Namun pengawasan hakim ini kurang bermanfaat dan tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap sebagai urusan birokrasi. Semua surat permohonan perpanjangan penahanan secara serta merta tanpa diperiksa lagi langsung saja ditandatangani oleh hakim ataupun petugas yang ditunjuk oleh hakim. Akibatnya banyak penahanan yang sampai bertahun-tahun dan tersangka hanya pasrah pada nasib, dan menunggu belas kasihan dari hakim untuk membebaskannya kelak di muka pemeriksaan persidangan pengadilan.

 

Untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum

dalam proses penahanan dan penangkapan tersebut, juga untuk melindungi hak tersangka dalam memperjuangkan hak-haknya sebelum proses pemeriksaan sidang dilaksanakan, maka dalam draft RUU KUHAP pada tahun 1974 dicantumkanlah Hakim Komisaris sebagai lembaga yang akan mewadahi semua masalah tersebut.

Hakim Komisaris sebenarnya pernah diberlakukan dalam Reglement op de Strafvoerdering (dengan istilah Van de regter-commissaris) yang berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas (examinating judge) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat) dilakukan dengan sah atau tidak. Diatur juga disana bahwa Hakim Komisaris memiliki wewenang untuk memanggil orang (para saksi atapun tersangka), juga memeriksa langsung para saksi/tersangka (Pasal 46-56). Hakim Komisaris ini mulai dihapus sejak HIR diberlakukan (Staatsblad No. 44 Tahun 1941).

 

Terdapat banyak pro dan kontra terhadap pencantuman Hakim Komisaris

dalam draft RUU KUHAP tahun 1974. Kejaksaan misalnya, berpendapat bahwa dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, pengawasan mutlak adalah wewenang Kejaksaan (HIR, Undang-undang Pokok Kepolisian, dan Undang-undang Pokok Kejaksaan). Alasan penolakan lain juga karena dengan adanya Hakim Komisaris maka prosedur peradilan akan semakin rumit, karena adanya tumpang tindih kewenangan antara instansi-instansi yang terkait (Polisi dan Kejaksaan).

Mereka yang mendukung Hakim Komisaris berpendapat bahwa tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penuntutan, tidak hanya dibutuhkan pengawasan secara vertikal saja(struktural, dari atasan kepada bawahan), tetapi juga dibutuhkan pengawasan secara horizontal oleh lembaga lain. Fungsi dan kewenangan Hakim Komisaris yang terdapat dalam draft Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1974, dapat kita lihat pada Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 dalam draftRancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1974 tersebut.

Akhirnya muncullah gagasan tentang lembaga pra-peradilan yang terinspirasi dari hak Habeas Corpus Act(memberikan hak pada seseorang, melalui suatu surat perintah pengadilan, menuntut pejabat yang melakukan penahanan atapuan penangkapan atas dirinya untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku) dalam sistem Anglo Saxon.

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pra-peradilan disahkan sebagai lembaga pengawasan dan penilaian terhadap upaya penangkapan dan penahanan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dengan Pra Peradilan, tersangka/terdakwa/keluarganya/kuasanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya di depan sidang apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum, sehingga tersangka atau terdakwa mepunyai hak untuk melawan penahanan dan penangkapan yang dianggapnya dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum.

Pada prinsipnya, tujuan utama Pra Peradilan adalah untuk melakukan �pengawasan horisontal� atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada di dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang ( M. Yahya Harahap, 2002:4 ).

Saat ini, lembaga Hakim Komisaris kembali diwacanakan dalam RUU KUHAP yang baru untuk menggantikan lembaga pra peradilan. Kembali muncul pro dan kontra terhadap masalah ini. Sehingga ada baiknya kalau kita bisa melihat dan memperbandingkan antara Hakim Komisaris (dalam RUU KUHAP) dan pra peradilan (dalam KUHAP) secara head to head untuk mendapatkan gambaran yang obyektif dan menyeluruh.

Sumber : http://www.tricastservices.com/tips-cerdas-mendidik-bayi-agar-pintar/