HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setelah tindakan bersejarah Majelis dipanggil semua negara Anggota untuk mempublikasikan teks Deklarasi dan “menghimbau untuk disebarluaskan, ditampilkan, membaca dan menguraikan terutama di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, tanpa pembedaan berdasarkan status politik negara atau wilayah. ”


KATA PENGANTAR

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan,
Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,
Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,

Majelis Umum dengan ini memproklamasikan
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3
Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Pasal 4
Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Pasal 5
Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Pasal 8
Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9
Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10
Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11
1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Pasal 12
Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 13
1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14
1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15
1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

Pasal 16
1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17
1. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

Pasal 18
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 20
1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

Pasal 21
1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

Pasal 23
1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Pasal 25
1. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
2. Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26
1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27
1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Baca Juga :

Pelestarian budaya lokal

Pelestarian budaya lokal

Pelestarian budaya lokal

Pelestarian budaya lokal
Pelestarian budaya lokal

Pemerintah menyadari dari isi Sumpah Pemuda yang pertama, maka pemerintah melakukan pelestarian serta pengembangan budaya daerah, ciri-ciri asli daerah, memang amat diperlukan dalam rangka pengakaran penduduk setempat pada nilai-nilai budayanya; akan tetapi hal itu tidaklah seharusnya mendorong munculnya sentimen ke daerah sempit. Nilai budaya daerah memang harus dilestarikan, sebab tidak ada yang dinamakan budaya nasional, dan pelestarian itu justru dimaksudkan sebagai bagian dari pemupukan identitas nasional. Sejarah umat manusia telah memberikan berbagai contoh surutnya kebesaran satu bangsa atau bahkan musnah satu suku bangsa di zaman dahulu; dan proses itu selalu didahului oleh kemorosotan budayanya karena tidak ada upaya pelestarian.

Beragam wujud warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu. Masalahnya kearifan local tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang kuat sejarahnya justru mencari-cari jatidirinya dari tinggalan sejarah dan warisan budayanya yang sedikit jumlahnya. Kita sendiri, bangsa Indonesia, yang kaya dengan warisan budaya justru mengabaikan asset yang tidak ternilai tersebut.Sungguh kondisi yang kontradiktif. Kita sebagai bangsa dengan jejak perjalanan sejarah yang panjang sehingga kaya dengan keanekaragaman budaya lokal seharusnya mati-matian melestarikan warisan budaya yang sampai kepada kita. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya lokaluntuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan (sustainable).

Jadi bukan pelestarian yang hanya mode sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Para pakar pelestarian harus turun dari menara gadingnya dan merangkul masyarakat menjadi pecinta pelestarian yang bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam buku tebal disertasi para doktor, jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para intelektual di hotel mewah, apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya. Pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat luas. Singkat kata pelestarian akan dapat sustainable jika berbasis pada kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Karenanya sangat diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu perlu ditumbuhkembangkan motivasi yang kuat untuk ikut tergerak berpartisipasi melaksanakan pelestarian, antara lain:

1. Motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya dari generasi sebelumnya.

2. Motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerusbangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat,dikenang dan dihayati.

3. Motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkunganbudaya.

4. Motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya local akan meningkat bilaterpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkankesejahteraan pengampunya.

5. Motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi darijatidiri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkanrasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahi bahwa pelestarian budaya lokal juga mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas (Lewis, 1983: 4), dan juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama diantara anggota komunitas (Smith, 1996: 68).

Budaya lokal yang beraneka ragam merupakan warisan budaya yang wajib dilestarikan. Ketika bangsa lain yang hanya sedikit mempunyai warisan budaya lokal berusaha keras untuk melestarikannya demi sebuah identitas, maka sungguhnya jika kita yang memiliki banyak warisan budaya lokal lantas mengabaikan pelestariannya demi menggapai burung terbang sementara punai di tangan dilepaskan.

Sumber : https://freemattandgrace.com/

WAWASAN NUSANTARA

WAWASAN NUSANTARA

WAWASAN NUSANTARA

WAWASAN NUSANTARA
WAWASAN NUSANTARA

Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiawai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.
Wawasan Nusantara telah diterima dan disahkan sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang termaktub / tercantum dalam dasar-dasar berikut ini :

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 maret 1973

E. WAWASAN NUSANTARA
Wawasan dalam mencapai tujuan Pambangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, dalam arti :
a. Bahwa Kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu Kesatuan Wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh Bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama Bangsa.
b. Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang ulat dalam arti yang seluas-luasnya.
c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.
d. Bahwa pancasila adalah satu-satunya Falsafah serta Ideologi Bangsa dan Negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan Bangsa menuju tujuannya.
e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdi kepada Kepentingan Nasional.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti :
a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
b. Bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya budaya yang ada menggambarkan kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh Bangsa.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :
a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah Tanah Air.
b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang memiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti :
a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
b. Bahwa tiap-tiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.

Berdasarkan referensi dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 maret 1973 diatas, maka saya akan membahas tentang Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya.

Kesatuan sosial budaya sesungguhnya merupakan sublimasi dari rasa, faham dan semangat kebangsaan. Tanpa memandang suku, ras dan agama serta asal keturunan, perasaan satu dimungkinkan untuk dibentuk asal sama-sama mengacu pada wawasan kebangsaan Indonesia sebagaimana dideklarasikan dalam Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928.

Dalam versi E.Y.D (Ejaan Yang Disempurnakan) berbunyi :
Pertama
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Adapun dalam bentuk asli/belum menggunakan E.Y.D (Ejaan Yang Disempurnakan), bernaskah sebagai berikut :

Pertama
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumber : https://merpati.co.id/

Wagub Jateng: Santri Dituntut Kreatif dan Inovatif

Wagub Jateng Santri Dituntut Kreatif dan Inovatif

Wagub Jateng: Santri Dituntut Kreatif dan Inovatif

Wagub Jateng Santri Dituntut Kreatif dan Inovatif
Wagub Jateng Santri Dituntut Kreatif dan Inovatif

Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional (HSN), Pemerintah Provinsi

(Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menggelar lomba dan pameran produk pondok pesantren. Acara bertajuk Lomba dan Pameran Produk Unggulan Pondok Pesantren itu digelar di Alun-Alun Rembang, Minggu (20/10/2019).
Berita Terkait
Xiaomi Siap Kembangkan Smart Pesantren
PGRI Respon Positif Kebijakan Menag Hapus Materi Khilafah di Buku Agama Islam
Pemerintah China Menawarkan Beasiswa untuk Santri Indonesia

Berbagai produk kerajinan buatan santri dari 35 kabupaten/kota di Jateng dipamerkan. Produk-produk itu antara lain kain tenun, sarung batik, hingga seni kaligrafi buatan santri Ponpes Miftahul Huda Grobogan, yang mampu menembus pasar luar negeri.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin dalam sambutannya menyampaikan

, pada era revolusi industri seperti saat ini santri dituntut untuk inovatif dan kreatif.

“Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus melakukan pendampingan di ponpes-ponpes, termasuk lewat berbagai pelatihan keterampilan berwirausaha, pengemasan, dan pemasaran. Sehingga santri mendapatkan skill untuk berwirausaha,” tutur wakil gubernur yang akrab disapa Gus Yasin itu.

Lebih lanjut mantan anggota DPRD Jawa Tengah ini mengatakan, potensi produk unggulan ponpes di Jateng sangat tinggi. Apalagi di Jateng ada lebih dari 4.000 ponpes. Apabila ada 50 persen ponpes memiliki produk unggulan, maka sekitar 200 produk bisa meningkatkan ekonomi para santri dan ponpes.

“Saya berharap, para kiai dapat mengedukasi para santrinya. Tidak hanya

mengajarkan agama, tetapi juga keterampilan lainnya, termasuk ekonomi. Jika ada permasalahan maka Islam bisa menjadi penyelesaiannya,” pungkas Gus Yasin.

Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz berharap peringatan ke-5 Hari Santri Nasional mampu membangkitkan santri-santri milenial di penjuru nusantara. Santri saat ini tidak hanya dituntut menguasai kitab kuning dan agama, tapi juga ilmu ekonomi.

“Terima kasih bapak gubernur dan wakil gubernur yang telah merumuskan langkah-langkah untuk kemajuan pesantren di era milenial dan globalisasi, sehingga pesantren tidak kalah dengan yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan Hari Santri Nasional tingkat Jateng yang ditempatkan di Rembang, diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret agar pesantren dapat bangkit di berbagai bidang dan memiliki daya ungkit untuk pembangunan Indonesia.

 

Baca Juga :

FSPP Banten: Pemerintah Jangan Campuri Urusan Dapur Pesantren

FSPP Banten Pemerintah Jangan Campuri Urusan Dapur Pesantren

FSPP Banten: Pemerintah Jangan Campuri Urusan Dapur Pesantren

FSPP Banten Pemerintah Jangan Campuri Urusan Dapur Pesantren
FSPP Banten Pemerintah Jangan Campuri Urusan Dapur Pesantren

Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten menyambut baik dana Pondok Pesantren (Ponpes) yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan kemandirian Pondok Pesantren.
Berita Terkait
Ini 7 Kitab Dasar yang Diajarkan di Pesantren
Tantangan Formalisasi Pesantren
2 Pesantren di Subang Jadi Percontohan Desa Digital

“Pak Gubenur mempunyai program bantuan setiap tahun.

Hal tersebut dilakukanya untuk mengingat jasa-jasa ponpes yang sangat luar biasa. Tahun 2019 memang tidak ada bantuan, baik untuk operasional ponpes ataupun FSPP. Namun, pada 2020, dana ponpes tersebut akan diproyeksikan naik,” kata Ketua FSPP Banten, Ikhwan Hadiyin, saat dihubungi wartawan, Kamis (17/10/2019).

Ia menjelaskan, dana tersebut akan langsung dikucurkan dari Biro Kesejateraan Rakyat (Kesra) Banten.

Penggunaan dana Ponpes tersebut diproyeksikan untuk penguatan kemandirian pondok pesantren. Selain itu juga untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Namun, penggunaan itu dikembalikan lagi dengan kebijakan pondok pesantren tersebut.

“Beberapa waktu lalu, setelah diterbitkannya undang-undang pondok pesantren

, itu semakin menguatkan eksistensi keberadaan pondok pesantren. Tentunya pemerintah diharapkan lebih banyak memperhatikan tanpa mencampuri urusan-urusan dapur ponpes,” ujarnya.

Ia berharap, pondok pesantren juga memiliki Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti di sekolah umum. Kalau di pesantren bisa menjadi Bantuan Operasional Pesantren (BOP). Karena, hal tersebut bisa membantu pesantren dalam operasional.

“Pesantren harusnya juga layak mendapatkan bantuan tersebut, karena dia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Kalau sekolah-sekolah umum kan baru ada setelah kemerdekaan. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap ponpes,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengatakan

, ponpes merupakan bagian lembaga pendidikan yang telah berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara.

Tidak hanya dalam mengisi kemerdekaan, peran ponpes juga terasa saat perjuangkan melawan penjajah.

Pihaknya ingin berkontribusi terhadap pembangunan ponpes melalui pemberian bantuan dana ponpes.

 

Sumber :

https://my.carthage.edu/ICS/Academics/EXS/EXS_3070__UG16/RC_2017_UNDG-EXS_3070__UG16_-01/Announcements.jnz?portlet=Announcements&screen=View+Post&screenType=next&Id=eda97e6f-e45d-4ff5-a64e-b389521e4ebe

Belajar Mengajar dengan Semangat Ikhlas Tanpa Bayaran

Belajar Mengajar dengan Semangat Ikhlas Tanpa Bayaran

Belajar Mengajar dengan Semangat Ikhlas Tanpa Bayaran

Belajar Mengajar dengan Semangat Ikhlas Tanpa Bayaran
Belajar Mengajar dengan Semangat Ikhlas Tanpa Bayaran

Pusat Kegiatan Belajar Masyrakat (PKBM) merupakan wadah belajar masyarakat

yang pernah mengalami putus sekolah di usia pendidikan, program kegiatan ini sangat membantu masyarakat kalangan bawah atau kurang beruntung yang tadinya tidak berkesempatan meneruskan pendidikan karena benturan biaya.
Berita Terkait
Xiaomi Siap Kembangkan Smart Pesantren
PGRI Respon Positif Kebijakan Menag Hapus Materi Khilafah di Buku Agama Islam
Pemerintah China Menawarkan Beasiswa untuk Santri Indonesia

Menanggapi permasalahan pentingnya pendidikan, Ustad Mashabi mendirikan PKBM Alfitriah yang berada di Jl. Sarang Bango, Malaka Cilincing, Jakarta Utara. Selain Ustad menjabat sebagai ketua RT di sana melihat banyak sekali warga nya yang putus sekolah bergerak lah ia untuk mendirikan PKBM secara gratis, saat di temui oleh moeslimchoice.com ia menyampaikan” ya saya sebagai RT dan juga pemuka agama di sini sangat prihatin melihat anak-anak muda di sini yang tidak rampung sekolahnya” katanya Ustad Mashabi di PKBM Alfitriah, senin (28/10/19).

“PKBM ini berdiri di bulan Maret 2019, alhamdulilah waktu launching di hadiri oleh Camat Cilincing

, Dinas pendidikan dan juga beberapa kepala sekolah SMPN dan SMK N yang ada di wilayah kecamatan Cilincing” ungkapnya.

“Siswa yang terdaftar saat ini ada 121 siswa dari 3 kelompok belajar, Paket A setaraf SD, paket B setaraf SMP dan paket C setaraf SMK, dan jumlah tutor atau pengajar ada 12 Guru, semua siswa di sini tidak kita kenakan biaya pendidikan, kita sistem biaya seadanya, dengan kelas dibuka setiap hari dengan dibagi berbagai kelas sehingga mereka dapat menyerap pelajaran dengan baik” jelasnya.

“Alhamdulilah semua guru di sini pun punya jiwa sosial yang tinggi, sebagian memang sudah

mendapatkan honor dari pemerintah karena mengajar di sekolah reguler dan ada beberapa lagi yang sama sekali ikhlas tidak di gaji dan ada yang memang benar-benar kita bantu untuk transportasinya saja, itu pun saya ambil dari penghasilan dari RA, TPA atau Majlis Taklim yang ada di sini.

Kemudian ia pun menyampaikan beberapa kendala yang di hadapi yaitu prasarana elektronik yaitu komputer atau laptop yang memang kesediaan ATK itu tidak ada “sekarang saya lagi bingung menghadapi ujian Akhir yang dimana sekarang sudah komputerisasi sedangkan di sini komputer hanya ada 1, dan itu pun kita pakai untuk kepentingan administrasi kantor, tapi saya yakin bahwasannya Allah SWT akan bantu PKBM ini karna memang saya dan guru di sini berjuang demi pendidikan anak-anak bangsa, Inna Allah ma’as sobiriin(sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar)”, tutupnya.

 

Sumber :

https://portal.asun.edu/ICS/Academics/UNIV/UNIV__1001/141C-UNIV__1001-D1_15/Start_Here.jnz?portlet=Blog&screen=View+Post&screenType=next&Id=6d0f3410-0be4-4be2-8af5-76ce82d7a23c

Personnel Security meliputi berbagai aspek

Personnel Security meliputi berbagai aspek

Personnel Security meliputi berbagai aspek

Personnel Security meliputi berbagai aspek
Personnel Security meliputi berbagai aspek

a. Security in Job Definition and Resourcing.
b. User Training.
c. Responding to Security Incidens and Malfunction.
1. Security Organization (organisasi keamanan), mengatur tentang keamanan secara global pada suatu organisasi atau instansi, mengatur dan menjaga integritas sistem informasi internal terhadap keperluan pihak eksternal termasuk pengendalian terhadap pengolahan informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga (outsourcing). Aspek yang terlingkupi, yaitu :
a. Security of third party access
b. Outsourcing
1. Asset Classification and Control (klasifikasi dan kontrol aset), memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan aset informasi berdasarkan level proteksi yang ditentukan. Membahas tentang penjagaan aset yang ada meliputi berbagai aspek, diantaranya
a. Accountability for Assets.
b. Information Classification.
10. Business Continuity Management (manajemen kelanjutan usaha), siap menghadapi resiko yang akan ditemui didalam aktivitas lingkungan bisnis yang bisa mengakibatkan ”major failure” atau resiko kegagalan yang utama ataupun ”disaster” atau kejadian buruk yang tak terduga, sehingga diperlukan pengaturan dan manajemen untuk kelangsungan proses bisnis, dengan mempertimbangkan:
a. Aspects of business continuity management
Membangun dan menjaga keamanan sistem manajemen informasi akan terasa jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan memperbaiki sistem yang telah terdisintegrasi. Penerapan standar ISO 17799 akan memberikan benefit yang lebih nyata bagi organisasi bila didukung oleh kerangka kerja manajemen yang baik dan terstruktur serta pengukuran kinerja sistem keamanan informasi, sehingga sistem informasi akan bekerja lebih efektif dan efisien. 36 objek pengamatan/pengawasan keamanan merupakan uraian dari aspek 10 control clouse tersebut.

Baca Juga :

Security Policy meliputi berbagai aspek, yaitu

Security Policy meliputi berbagai aspek, yaitu

Security Policy meliputi berbagai aspek, yaitu

Security Policy meliputi berbagai aspek, yaitu
Security Policy meliputi berbagai aspek, yaitu

a. Information security infrastructure
b. Information security policy
1. System Access Control (sistem kontrol akses), mengendalikan/membatasi akses user terhadap informasi-informasi yang telah diatur kewenangannya, termasuk pengendalian secara mobile-computing ataupun tele-networking. Mengontrol tata cara akses terhadap informasi dan sumber daya yang ada meliputi berbagai aspek, yaitu :

a. Access control.
b. User Access Management.
c. User Responsibilities.
d. Network Access Control
e. Operation System access Control
f. Application Access Control.
g. Monitor system Access and use.
h. Mobile Computing and Telenetworking.
1. Communication and Operations Management (manajemen komunikasi dan operasi), menyediakan perlindungan terhadap infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan berkala, serta memastikan ketersediaan panduan sistem yang terdokumentasi dan dikomunikasikan guna menghindari kesalahan operasional. Pengaturan tentang alur komunikasi dan operasi yang terjadi meliputi berbagai aspek, yaitu :
a. Operational procedures and reponsibilities.
b. System Planning and acceptance.
c. Protection against malicious software.
d. Housekeeping
e. Network Management.
f. Media handling and security.
g. Exchange of Information and software.
1. System Development and Maintenance (pengembangan sistem dan pemeliharaan), memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu bersinergi melalui verifikasi/validasi terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke live environment.
Penelitian untuk pengembangan dan perawatan sistem yang ada meliputi berbagai aspek, yaitu:
a. Security requirements of system.
b. Security in application system.
c. Cryptographic control
d. Security of system files
e. Security in development and support process.
1. Physical and Environmental Security (keamanan fisik dan lingkungan), membahas keamanan dari segi fisik dan lingkungan jaringan, untuk mencegah kehilangan/ kerusakan data yang diakibatkan oleh lingkungan, termasuk bencana alam dan pencurian data dalam media penyimpanan atau fasilitas informasi yang lain. Aspek yang dibahas antara lain:
a. Secure Areas
b. Equipment security
c. General Control
1. Compliance (penyesuaian), memastikan implementasi kebijakan-kebijakan keamanan selaras dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk persyaratan kontraktual melalui audit sistem secara berkala. Kepatuhan yang mengarah kepada pembentukan prosedur dan aturan – aturan sesuai dengan hukum yang berlaku meliputi berbagai aspek, yaitu :
a . Compliance with legal requirements
b. Reviews of security policy and technical comliance.
c. System audit and consideration
1. Personnel Security (keamanan perorangan), mengatur tentang pengurangan resiko dari penyalahgunaan fungsi penggunaan atau wewenang akibat kesalahan manusia (human error), sehingga mampu mengurangi human error dan manipulasi data dalam pengoperasian sistem serta aplikasi oleh user, melalui pelatihan-pelatihan mengenai security awareness agar setiap user mampu menjaga keamanan informasi dan data dalam lingkup kerja masing-masing.

Sumber : https://chicagobearsjerseyspop.com/

Layanan Informasi dan Layanan Keamanan

Layanan Informasi dan Layanan Keamanan

Layanan Informasi dan Layanan Keamanan

Layanan Informasi dan Layanan Keamanan
Layanan Informasi dan Layanan Keamanan

Pengertian Layanan Informasi adalah penyampaian berbagai informasi kepada sasaran layanan agar individu dapat memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan perkembangannya. Informasi adalah salah satu asset penting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup suatu organisasi/bisnis, pertahanan keamanan dan keutuhan negara, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga harus dijaga ketersediaan, ketepatan dan keutuhan informasinya. . Informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti: teks, gambar, audio, maupun video.

Tujuan layanan informasi secara umum agar terkuasainya informasi tertentu sedangkan secara khusus terkait dengan fungsi pemahaman (paham terhadap informasi yang diberikan) dan memanfaatkan informasi dalam penyelesaian masalahnya. Layanan informasi menjadikan individu mandiri yaitu memahami dan menerima diri dan lingkungan secara positif, objektif dan dinamis, mampu mengambil keputusan, mampu mengarahkan diri sesuai dengan kebutuhannya tersebut dan akhirnya dapat mengaktualisasikan dirinya.

Keamanan adalah suatu yang sangat penting untuk menjaga agar suatu data dalam jariangan tidak mudah hilang. Sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunaannya dan menempatkan antisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Keamanan jaringan di sini adalah memberikan peningkatan tertentu untuk jaringan. Peningkatan keamanan jaringan ini dapat dilakukan terhadap :
Rahasia (privacy)
Dengan banyak pemakai yang tidak dikenal pada jaringan menebabkan penyembunyian data yang sensitive menjadi sulit.
Keterpaduan data (data integrity)
Karena banyak node dan pemakai berpotensi untuk mengakses system komputasi, resiko korupsi data adalah lebih tinggi.
Keaslian (authenticity)
Hal ini sulit untuk memastikan identitas pemakai pada system remote, akibatnya satu host mungkin tidak mempercayai keaslian seorang pemakai yang dijalankan oleh host lain
Convert Channel
Jaringan menawarkan banyak kemungkinan untuk konstruksi convert channel untuk aliran data, karena begitu banyak data yang sedang ditransmit guna menyembunyikan pesan.
Keamanan dapat didefinisikan sebagai berikut :
1. Integrity
Mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. pada aspek ini system menjamin data tidak dirubah tanpa ada ijin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini.

2. Confidentiality
Mensyaratkan bahwa informasi (data) hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. pada aspek ini system menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan.

3. Authentication
Mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu.
4. Availability
Mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. pada aspek ini system menjamin data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait.

5. Nonrepudiation
Mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan.
Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasi seperangkat alat kontrol yang layak dipakai, yang dapat berupa kebijakan-kebijakan, struktur-struktur organisasi dan piranti lunak.

Serangan (gangguan) terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam empat kategori utama :
1. Interruption
Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusakan/modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan.
2. Interception
Suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem yang lain. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan.
3. Modification
Suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan.
4. Fabrication
Suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain.
10 pengertian control clouse antara lain:
1. Security Policy (kebijakan keamanan), mengarahkan visi dan misi manajemen agar kontinuitas bisnis dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritas/keutuhan informasi-informasi krusial yang dimiliki oleh perusahaan. Security Policy sangat diperlukan mengingat banyak ditemuinya masalah-masalah non teknis salah satunya penggunaan password oleh lebih dari satu orang. Hal ini menunjukan tidak adanya kepatuhan dalam menerapkan sistem keamanan informasi. Harus dilakukan inventarisasi data-data perusahaan. Selanjutnya dibuat peraturan yang melibatkan semua departemen sehingga peraturan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak. Setelah itu rancangan peraturan tersebut diajukan ke pihak direksi. Setelah disetujui, peraturan tersebut dapat diterapkan.

Sumber : https://blog-fiesta.com/

Pemaksaan Kehendak Yang Tak Beradab

Pemaksaan Kehendak Yang Tak Beradab

Segala bentuk pemaksaan kehendak yang tak beradab dalam bentuk apapun, adalah pertentangan dengan semangat serta jiwa demokrasi

Setelah reformai 98 Pancasila seolah hilang, tidak ada lagi pejabat-pejabat resmi yang mengutip Pancasila lagi dalam setiap pidatonya. Di kampus-kampus dan fasilitas juga hilang. Padahal sebelum akan itu banyak sekali kutipan Pancasila. Pada era pemerintahan Orde Baru nasib Pancasila juga tidaklah menguntungkan. Pancasila cuma ditaruh di sebuah sudut sejarah, kemudian digantikan dengan P4. Pancasila berasal dari ideologi terbuka menjadi ideologi tertutup agar tak dapat ditafsirkan lagi. Demikian pula sehabis reformasi 98, Pancasila juga hilang berasal dari publik.

Ada pula pengelompokan dan gerakan politik jangka pendek yang menyebut diri sebagai group dan gerakan nasionalis sekaligus mencap group lain sebagai bukan nasionalis dan tidak Pancasilais.

Nilai-nilai Pancasila yang tidak lagi mengakar dan nyaris menghilang, bangsa ini telah diterpa oleh beraneka isme-isme baru sebagai alternatif pilihan. Akibatnya orang Indonesia, khususnya kaum muda dengan budaya yang ada, cenderung menentukan ideologi tak sekedar Pancasila yang dinilai lebih baik dan menguntungkan. Arus globalisasi dipercaya telah menenggelamkan posisi ideologi negara yang penuh dengan nilai kebangsaan. Praktik liberalisasi, individualistik, dan sekulerisasi yang ikut serta dalam globalisasi lebih diminati. Inilah keadaan lazim yang menimpa para elit dan penduduk akar rumput Indonesia yang menjelma menjadi radikalisasi masa

Radikalisme bukan sebuah original produk Indonesia, tetapi sesungguhnya radikalisme adalah memahami impor gara-gara jatidiri penduduk Indonesia adalah pencinta damai. Ideologi Pancasila tidak dapat melahirkan memahami radikal yang mendorong penganutnya bertindak dan bersikap kontraproduktif. Jika demikian, mengapa memahami ini dapat masuk dan berkembang di Indonesia? Bukankah kami miliki alat penyaring hal-hal baru, temasuk ideologi? Apakah ideologi Pancasila yang menjadi andalan dan ciri negara kami tidak lagi pada posisi dan fungsinya?

Tindakan Anarkis Para Demonstran di Medan
Peristiwa tragis yang merenggut jiwa seorang ketua DPRD Sumatera Utara adalah akibat tindakan anarkis para demonstran di Medan sungguh menyayat hati. Tragedi yang justru terjadi di sedang eforia menjelang Pemilu yang digemakan sebagai Pesta Demokrasi, telah menorehkan catatan hitam pada histori demokrasi negeri ini. Apa sesungguhnya yang sedang melanda bangsa ini? Berita mengenai pertikaian, perseteruan sampai tawuran seakan telah menjadi menu sehari-hari dalam tahun-tahun paling akhir ini.

Berita demi berita selanjutnya tak dapat dipungkiri melukiskan masih lemahnya fondasi demokrasi di negeri ini. Tegaknya demokrasi yang sering digaungkan dan dibanggakan di negara ini ternyata masih hanyalah eforia penyelenggaraan beraneka pilkada dan pemilu saja. Tidak lebih berasal dari itu. Bahkan hasil pilkada dan pemilupun masih acap membuat perseteruan antar kandidat selanjutnya elit politik maupun partai yang menaungi. Tak jarang perseteruan berujung pada tindakan anarkisme berasal dari massa pendukungnya.

Atmosfir demokrasi belum tercipta di republik ini. Semua bentuk anarkisme itu sesungguhnya adalah bentuk penyimpangan paling mendasar pada hakikat dan nilai demokrasi. Pada saat anarkisme terjadi, maka pada saat itulah demokrasi mati. Kehidupan berdemokrasi belum mengurat akar dalam keseharian masyarakat.

Mungkin kurangnya contoh tauladan berasal dari para elit politik maupun para tokoh penduduk membuat bangsa ini lambat studi berdemokrasi. Bisa jadi, rutinitas aparat keamanan yang sering melakukan tindakan-tindakan repressive dalam mengatasi setiap bentuk demonstrasi, membuat tindakan seperti itulah yang diserap dan dimengerti oleh penduduk sebagai bentuk penyelesaian masalah.

Sejatinya Demokrasi adalah kebesaran jiwa untuk menerima segala bentuk perbedaan, juga di dalamnya perbedaan pendapat. Demokrasi adalah kesadaran untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menggunakannya dengan cara-cara yang prosedural dan elegan. Demokrasi adalah keinginan untuk mendengarkan, dan tidak cuma menuntut untuk didengarkan. Sehingga segala bentuk pemaksaan kehendak adalah bukan demokrasi.

Main Hakim Sendiri
Ada sebuah Video di yang beredar di Internet, sepasang remaja sedang berpacaran di kebun teh yang kepergok warga. Apa yang dilakukan oleh para laki laki yang memergokinya, sungguh mencerminkan kelakuan yang merendahkan martabat wanita. Anak remaja wanita itu tidak telanjang, tetapi keluar tangan seorang laki laki mengusahakan menarik celana panjang wanita itu yang telah melorot. Sementara pria pasangan remaja wanita selanjutnya cuma menunduk ketakutan. Inilah potret masayarakat kita, justru berbuat yang diluar batas norma lebih berasal dari pelaku mesra pasangan remaja tersebut.

Artikel Lainnya : motivation letter

Pencuri sepatu dihajar, bus menabrak dibakar, dicurigai segera tewas dihakimi dan itu telah menjadi keseharian dalam penduduk kita. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa penduduk dapat berbuat ekstrem diluar batas nilai dalam kehidupan sosial penduduk itu ?. Adalah sebuah keadaan penduduk yang terbentuk berasal dari penduduk yang hidup dalam kesenjangan sosial berkepanjangan. Dalam keadaan keseharian, keadaan ekonomi yang tidak membaik adalah sebagai penyebab utama penduduk hidup dalam tekanan. Namun pada dasarnya kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh ada faktor-faktor penghambat agar menghambat dan menghambat seseorang untuk memakai akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Ledakan emosi massa menjadi menakutkan dan menjadi kekuatan yang luar biasa besar jika dipolitisir. Perebutan lahan komersial seandainya sering menimbulkan bentrok antar massa dan seyogyanya pemerintah memahami bahwa makin lama dalam jurang keadaan sosial masayarakat pada pada akhirnya dapat menimblkan kerawanan politik. Kita tidak dapat menjudge penduduk begitu saja tetapi perlu lihat dan membicarakan latar belakang mengapa emosi massa gampang tersulut.

Baca Juga :